gong radio gombong

Banyak anggapan jika legalitas sebuah radio dinilai dari eksistensi bahwa radio sudah mengudara. Padahal radio dinyatakan legal  bila sudah atau sedang melalui proses perizinan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sekarang.<br />
<br />
Persoalan legalitas izin penyiaran diungkapkan oleh Yoni dari Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia (ARSSLI) ketika mengujungi KPI Pusat dalam rangka silaturahmi dengan anggota KPI Pusat,Kamis, 10 Juni 2010.<br />
<br />
Yoni menuturkan, ada anggapan bahwa radio-radio yang ada di bawah bendera ARSSLI merupakan radio gelap alias radio illegal. Anggapan ini dinilai membuat mereka menjadi bingung. Padahal sesuai dengan aturan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, semua radio di bawah naungan ARSSLI mengikuti tata cara perizinan yang diatur dalam UU tersebut.<br />
<br />
“Malah semua radio yang ikut asosiasi kami sudah melalui proses Evalusi Dengar Pendapat (EDP) dan mendapatkan rekomendasi kelayakan dari KPI,” jelas Yoni.<br />
<br />
Menanggapi keluhan ARSSLI, anggota KPI Pusat bidang Perizinan, Mochamad Riyanto menegaskan, batasan legal atau illegal suatu radio ada pada proses perizinannya. Jika radio tersebut tidak mengikuti proses yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU) seperti EDP maka jelas dianggap illegal. “Meskipun radio tersebut sudah eksis. Jadi tidak usah risau. Yang penting ikuti saja aspek normatifnya,” ungkapnya.<br />
<br />
Dukungan senada juga dinyatakan anggota KPI Pusat lainnya, Iswandi Syahputra. Menurutnya, radio-radio yang telah dan sedang melalui proses perizinan sudah masuk kategori radio legal karena sesuai dengan ketentuan hukum.<br />
<br />
“Saya juga senang mendengar bahwa radio-radio yang ada dibawah naungan ARSSLI sudah mengikuti proses perizinan di KPI,” kata Iswandi yang juga mantan anggota KPID DIY.<br />
<br />
Dalam pertemuan itu, turut dibahas soal lambannya jalan proses perizinan penyiaran di tingkat pusat. Menjawab ini, Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat mengungkapkan jika sejumlah agenda yang menyibukan pemerintah serta masa demisioner menjadi alasan terjadinya kelambatan itu. “Proses Forum Rapat Bersama (FRB) jadi tidak berjalan dan kami sebenarnya ingin cepat memproses izin yang menumpuk tersebut,” jelasnya.<br />
<br />
Mochamad Riyanto menambahkan, KPI berupaya meminta kepada pemerintah untuk mempercepat pelayanan perizinan. Saat ini, jika dihitung-hitung jalannya proses perizinan hingga masuk tahap pemberian izin tetap bisa mencapai tiga tahun. “Persoalan ini mesti jadi masukan pada pemerintah,” tegasnya.<br />
<br />
Pertemuan antara KPI Pusat dengan ARSSLI juga dihadiri anggota KPI Pusat lainnya yakni Nina Mutmainnah, Ezki Suyanto, Judhariksawan, Azimah Soebagyo, dan Idy Muzzayad. <b>Red/RG</b><br />
<br />
<i>sumber berita : http://www.kpi.go.id/?etats=detail&nid=2020</i><b> </b>

Batasan Radio Legal dan Illegal Versi UU Penyiaran

Banyak anggapan jika legalitas sebuah radio dinilai dari eksistensi bahwa radio sudah mengudara. Padahal radio dinyatakan legal bila sudah ...

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik. <br />
<div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span class="Section1">Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (<i>content</i>), permodalan (<i>ownership</i>), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.<span style="color: blue;"> </span></span></div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span class="Section1">Sementara itu dari sisi proses dan tahapan, pemberian dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh negara setelah memperoleh: </span></div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 57.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><span class="Section1"><span style="font-family: "Courier New";">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">       </span></span>masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;</span></div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 35.35pt; text-align: justify; text-indent: -11.15pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 57.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><span class="Section1"><span style="font-family: "Courier New";">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">       </span></span>rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;</span></div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 35.35pt; text-align: justify; text-indent: -11.15pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 57.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><span class="Section1"><span style="font-family: "Courier New";">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">       </span></span>hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan</span></div><div class="MsoBodyText" style="margin-left: 57.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><span class="Section1"><span style="font-family: "Courier New";">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">       </span></span>izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span class="Section1">Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Perlu dicatat, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan (diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada pihak lain (badan hukum lain atau perseorangan lain).</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span class="Section1">Jangka waktu penggunaan izin penyelenggaraan penyiaran dibatasi dalam batas waktu tertentu, yakni untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio adalah 5 (lima) tahun dan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi adalah 10 (sepuluh) tahun. Izin ini bisa diperpanjang melalui pengajuan kembali untuk kemudian dilakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap berbagai persyaratan pemberian izin. Izin penyelenggaraan penyiaran yang sudah diberikan dan masih berlaku dimungkinkan untuk dicabut kembali oleh negara jika sewaktu-waktu lembaga penyiaran tersebut: </span></div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><span class="Section1"><span style="font-family: "Courier New";">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">       </span></span>Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan (ini berlaku bagi lembaga penyiaran yang belum memiliki izin tetap, yakni untuk lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun);</span></div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><span class="Section1"><span style="font-family: "Courier New";">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">       </span></span><span style="font-family: Symbol; font-size: 9pt;">M</span>elanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;</span></div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><span class="Section1"><span style="font-family: "Courier New";">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">       </span></span>Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; </span></div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><span class="Section1"><span style="font-family: "Courier New";">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">       </span></span>Dipindahtangankan kepada pihak lain;</span></div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><span class="Section1"><span style="font-family: "Courier New";">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">       </span></span><span style="font-family: Symbol; font-size: 9pt;">M</span>elanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau</span></div><div class="MsoBodyText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><br />
</div><div class="Section1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 9pt;">M</span><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt;">elanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.</span></div><br />
diambil dari: http://www.kpi.go.id/?lang=&etats=detailmenu&nid=22

Perizinan

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapa...